PT atau Perseroan Terbatas adalah tipe tubuh usaha yang tersering dipakai oleh pengusaha untuk memulai usaha. Proses pendirian PT sejauh ini kerap berbeda sesuaikan dengan ketentuan yang dibikin oleh pemerintahan.
Dampaknya, persyaratan dan proses pendirian dapat berlainan dari hari ke hari. Pendirian PT di 2021 belum pasti sama dengan pendirian di 2022.
Di Artikel ini, Anda akan memperoleh informasi komplet berkenaan syarat dan proses komplet pendirian PT di 2022, yakni:
1. Syarat Pendirian PT
2. Proses Komplet Pendirian PT
3. FAQ (Frequently Asked Question)
Berapakah minimum orang yang diperlukan untuk membangun PT?
Untuk membangun PT, minimum diperlukan dua orang menjadi pengurus (Direktur dan Komisaris) sekalian pemegang saham.
Pengurus (Direktur/Komisaris) juga bisa jadi pemegang saham, tetapi pengurus cuma dapat memegang salah satunya status.
Contoh: Direktur bisa sekalian memegang sebagai pemegang saham tetapi tidak dapat memegang sekalian sebagai komisaris dan cuma dapat pilih salah satunya kedudukan pengurus.
Bila suami dan istri ingin membangun perusahaan cuma berdua saja, harus mempunyai kesepakatan pra-nikah.
Apa Saja Persyaratan Kelengkapan Dokumen keperluan Pendirian PT?
Untuk membangun PT, Anda harus mempersiapkan document berikut ini:
– Copy atau scan KTP dan NPWP Pendiri Perusahaan (Direktur dan Komisaris).
– Copy atau scan KTP dan NPWP Pemegang Saham.
– Mempunyai alamat perusahaan, apa punya sendiri atau sewa. Untuk mempermudah dan mengirit ongkos operasional PT Anda kelak, service Virtual Office jadi alternative opsi terbaik.
– Kantor ada di Zonesi Perkantoran / Zonesi Komersil / Zonesi Kombinasi.
Misalkan: Bila ada peralihan alamat domisili di KTP tetapi NPWP saat ini masih memakai alamat lama, karena itu NPWP harus diupdate dengan alamat yang sesuai KTP.
Bila istri ingin jadi pengurus dan atau pemegang saham tetapi NPWP telah dipadukan dengan NPWP suami, karena itu NPWP suami harus diupdate supaya turut memberikan nama istri di NPWP punya suami.
Proses Pendirian PT di Tahun 2023
Memeriksa Ketersediaan Nama Badan Usaha
Pada Tahapan ini, anda harus sediakan beberapa pilihan nama untuk dilihat oleh Notaris. Notaris akan memeriksa di mekanisme AHU (Administrasi Hukum umum) untuk mengonfirmasi apa nama yang disodorkan dapat dipakai atau telah dipakai perusahaan lain.
Syarat nama PT harus terdiri minimum 3 kata, memakai bahasa Indonesia atau bahasa resapan Indonesia, dan belum dipakai oleh PT lain.
Contoh Nama PT: PT MAJU MUNDUR CANTIK, PT MENCARI CINTA SEJATI, PT REALITA TANPA BATAS
Penyusnan Draft Akta Oleh Notaris
Sesudah pengujian nama dan dipastikan dapat dipakai, Notaris akan pesan nama perusahaan dan membuat draf Akte Perusahaan sesuai data perusahaan yang disetujui oleh beberapa pendiri dan pemegang saham.
Data perusahaan umumnya berisi seperti berikut.
– Nama PT
– Tempat dan posisi
– Tujuan dan maksud (aktivitas usaha), memakai code KLBI 2020.
– Modal Perusahaan dan Pemilikan Saham
– Susunan Pengurusan Perusahaan
Proses Tanda Tangan di Depan Notaris
Sesudah draf Akte dipandang telah sesuai keinginan, karena itu Akte akan diberi tanda tangan oleh beberapa pendiri dan pemilik saham perusahaan di depan Notaris. Tiap pemegang saham diharuskan untuk datang tanda-tangani Akte. Bila ada pemegang saham yang tidak bisa datang, karena itu pemegang saham dapat memberi kuasa secara tercatat (Surat Kuasa) pada pihak lain untuk gantikan kedatangan sang pemegang saham itu.
Pengurus seperti Direktur dan Komisaris tidak diharuskan turut dan tidak turut serta pada proses tanda-tangan terkecuali bila sang pengurus memegang sebagai pemegang saham.
Sesudah tanda-tangan usai, Notaris akan membuat Salinan Akte dan mendaftar Akte itu di Kemenkumham. Anda akan memperoleh Akte Salinan dan Surat Keputusan Kemenkumham (SK Kemenkumham) yang menetapkan pembikinan Akte itu.
Disamping itu Anda harus juga mendaftar NPWP Perusahaan Anda ke KPP berkaitan berdasar data Akte yang telah ditempatkan oleh Notaris. Untuk registrasi online NPWP perusahaan dapat dilaksanakan lewat link ini.
Membuat NPWP Badan Usaha dan SKT Badan Usaha
Sesudah NPWP Perusahaan didaftarkan, Kartu NPWP (Nomor Dasar Harus Pajak) dan SKT (Surat Info Tercatat) akan dikeluarkan oleh KPP (Kantor Servis Pajak) dengan syarat telah lengkapi semua document yang diperlukan.
Umumnya, KPP akan lakukan pengujian apa data penanggung jawab pada NPWP Perusahaan itu telah betul, status NPWP telah diperbarui dan adakah tunggakan pajak pada NPWP individu masing-masing pengurus dan pemegang saham.
Pembikinan NPWP dapat terusik jika ada data personal yang kurang dan laporan pajak yang masih belum terlapor. Karenanya, Sebaiknya anda pastikan jika SPT Tahunan dan data personal Anda telah terlapor secara baik.
Mendaftarkan NIB Badan Usaha
NIB atau Nomor Induk Usaha ialah nomor pengenal untuk aktor usaha. NIB berperan untuk gantikan TDP, API, NIK, dan RPTKA bila dibutuhkan.
Bila Anda telah mempunyai validitas perusahaan tetapi belum mempunyai NIB, karena itu Anda harus membuat NIB untuk lengkapi validitas perusahaan.
Registrasi NIB dilaksanakan lewat mekanisme OSS (Online Singgel Submission). Pengajuan API tidak harus dan perlu disodorkan jika diperlukan.
Jika tidak langsung didaftarkan, API bisa didaftarkan sesudah NIB telah keluar saat aktor usaha telah memerlukan ijin itu.
Penyeleksian Sektor Usaha di NIB dilaksanakan dengan pilih KBLI Sektor Usaha yang tepat. KBLI yang ditempatkan harus telah dimasukkan ke Akte lebih dulu. Sebagai service tambahan kami akan tolong mereferensikan code KLBI yang sesuai gagasan aktivitas Anda dengan gratis di sini.
Mengurus Perizinan Lain Yang Dibutuhkan
Sekarang ini di OSS terkini (OSS RBA), produk hal pemberian izin akan diedarkan berdasar tingkat resiko aktivitas usaha dari tiap KLBI:
– Rendah: NIB
– Menengah rendah: Sertifikat Standard
– Menengah tinggi: Sertifikat Standard (perlu klarifikasi dari Kemantrian/Instansi terkait)
– Tinggi: Ijin
Produk hal pemberian izin sama sesuai tingkat resiko di atas gantikan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang awalnya menjadi satu diantara document hal pemberian izin penting untuk perusahaan yang awalnya dikeluarkan oleh PTSP (Servis Terintegrasi Satu Pintu).
Hal pemberian izin kelanjutan yang awalnya lewat OSS versus lama dikenali dengan Ijin Komersil, sekarang ini telah diperbaharui jadi PB UMKU (Hal pemberian izin Usaha Untuk Mendukung Aktivitas Usaha). PB UMKU berperan untuk aktor usaha atau tubuh usaha yang dengan sektor yang aktivitas operasinya memerlukan ijin khusus. Misalnya ialah perusahaan yang lakukan produksi makanan atau beberapa obat.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai layanan jasa pembuatan legalitas pt silahkan kunjungi https://izinin.id.